Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersepakat memperkuat pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diluncurkan pada Selasa (31/8).
Peluncuran MCP ini dilakukan langsung oleh Mentri Dalam Negeri Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPK RI Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A.
Peluncuran MCP tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota se Indonesia. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), peluncuran MCP di ikuti langsung oleh Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP dari ruang Media Center Setda HSS. Turut serta mendampingi bupati Sekda HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Inspektur HSS, Ir. Rusmajaya, MT, Kepala BPKPD Drs H Nanang FMN dan Kepala Bapelitbangda M Arlian Syahrial, M.Pd
Ada delapan area perbaikan tata kelola Pemda (pemerintah daerah) yang terangkum dalam MCP. Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Selain itu, Kemendagri juga me-launching aplikasi sistem informasi pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) yang berisi e-audit: e-TLHP, e-dupak (aplikasi penilaian angka kredit pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah), dan e-dumas (aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN LAPOR). Ini bakal diintegrasikan secara bertahap dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Bupati HSS Achmad Fikry diwawancarai usai peluncuran mengatakan monitoring MCP di HSS sudah berjalan dengan baik tinggal ditambah penguatan-penguatan saja lagi. “Intinya dengan MCP ini bagaimana kita secara maksimal memanfaatkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya pertama yang kita lakukan dengan pencegahan terjadinya korupsi selain juga melakukan perbaikan pada 8 area yang disampaikan tadi” kata bupati.
Bupati juga menyampaikan, di HSS, MCP ini setiap waktu dimonitor oleh KPK dan progresnya sudah lumayan bagus tinggal ada sedikit yang perlu disempurnakan. “apa yang kita buat ini akan diverifikasi oleh KPK, data dan progres yang berjalan, Insyaallah akan selalu kita tingkatkan perbaikan MCP” ucapnya.
Bupati juga berharap kegiatan ini menjadi sebuah cara awal untuk mencegah tindakan korupsi dan MCP ini tidak sebatas pada 8 area perbaikan saja namun semua lini akan di tingkatkan. “Semua ASN mari kita jadi ASN yang baik dengan mengedepankan taat kepada aturan dan perlu di ingat bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus menyentuh kepentingan hajat hidup masyarakat banyak” pesannya.
Leave a Reply